Video
0

THE BEAUTY OF BALI

Paste a Video URL

Bali adalah salah satu kota yang menjadi tujuan wisata di Indonesia, memiliki perpaduan khas nan elok. Bali mampu mempertahankan unsur budaya tradisional yang adiluhung hingga membuat wisatawan terkesima dibuatnya. Suguhan kesenian tari tradisional yang indah mampu meyedot wisatawan asing maupun lokal.

0

TANAM PAKSA DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.           Latar Belakang

Abad ke-19 memiliki arti yang sangat penting dalam dalam sejarah pertumbuhan masyarakat di tanah air Indonesia. Perubahan sosial dan politik, lebih-lebih di Jawa ditandai oleh berbagai peristiwa yang amat bersejarah, baik karena perkembangan internal masyarakat maupun karena upaya merespon berbagai tantangan sebagai bangsa terjajah di segala lapangan pekerjaan.(Suhartono, 1991 : vii)

Antara tahun 1816-1830, kebijaksanaan pemerintah Belanda tidak menentu dan terobang-ambing antara dua pilihan : membuka Hindia Belanda untuk perusahaan-perusahaan swasta atau kembali kepada sistem monopoli pemerintah yang sangat pararel dengan sistem yang dianut VOC.(George Mc Turnan Kahin, 1995 : 13)

Kegagalan Sistem Sewa Tanah dalam merangsang para petani pedesaan untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang dilakukan selama pemerintahan Komisaris Jenderal Van der Capellen dan Du Bus de Gisignies, telah memberikan alasan bagi penggantinya untuk untuk menetapkan kebijaksanaan baru yang dianggap lebih mampu menjawab tuntutan yang mendesak. Johanes van den Bosch, yang pada tahun 1830 diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia sebagai pengganti Du Bus de Gisignies, mendapat tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak dapat dicapai oleh pemerintahan sebelumnya. Tugas ini sangat mendesak, karena keadaan keuangan Negeri Belanda pada waktu itu memiliki beban utang yang besar, yang tidak dapat ditanggulangi sendiri, karena itu mencari pemecahannya di daerah jajahannya, yaitu Indonesia. Gagasan pemecahan yang dicetuskan oleh Van den Bosch, ialah pengenalan sistem tanam paksa, yang kemudian terkenal dengan nama Cultuur Stelsel.

          Sistem Tanam Paksa yang ditetapkan sejak tahun 1830 ini, pada dasarnya adalah suatu penghidupan kembali sistem eksploitasi dari masa VOC, yang berupa sistem penyerahan wajib. Raffles pernah menghapus sistem penyerahan wajib dan menggantikannya dengan sistem pajak tanah (landrent), dalam rangka usaha untuk mendorong petani meningkatkan produksi tanaman ekspor. Usaha Raffles gagal, karena kebijaksanaannya tidak mampu menciptakan hubungan yang efektif antara pemerintah dengan para petani, berhubung tidak menggunakan lagi peran penghubung para bupati dan kepala-kepala desa. Pengalaman ini menunjukan bahwa ikatan feodal dan organisasi desa masih besar pnegaruhnya, karena itu Van den Bosch masih memandang perlu untuk memanfaatkan peranan mereka dalam proses peningkatan produksi tanaman ekspor, melalui pemulihan sistem penyerahan wajib.

          Dalam perumusannya, Sistem Tanam Paksa pada dasarnya merupakan gabungan antara sistem Priyangan dengan sistem pajak tanah.(Marwati Djoened Poesponegoro, 1990 : 7). Maka dari itu, ciri pokok Sistem Tanam Paksa terletak pada keharusan rakyat untuk membayar pajak rakyat dalam bentuk barang, yaitu berupa hasil tanaman pertanian mereka, dan bukan dalam bentuk uang seperti yang berlaku dalam sistem pajak. Menurut pikiran Van den Bosch, bahwa dengan pungutan pajak dalam bentuk barang (natura), maka produksi tanaman perdagangan (cash Crops) akan dapat dikumpulkan dalam jumlah yang besar, produksi tanaman ekspor yang berhasil dikumpulkan itu, diharapkan akan dapat dikirinkan ke negeri induk, yang kemudian dipasarkan di pasaran dunia secara luas, baik di Eropa maupun Amerika. Pemasaran produksi tanaman ekspor dipasaran dunia itu akan mendatangkan keuntungan besar baik kepada pemerintah maupun para penguasa di Negeri Belanda, sehingga utang negeri induk segera dapat dibayar.

 B.  Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah diatas maka, rumusan masalah yang bisa penulis kemukakan adalah :

  1. Apa yang menjadi latar belakang diterapkannya Sistem Tanam Paksa di Indonesia ?
  2. Bagaimanakah pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Indonesia ?
  3. Bagaimanakah akibat pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Indonesia ?
  4. Bagaimanakah reaksi diterapkannya Sistem Tanam Paksa di Indonesia ?


 

BAB II
PEMBAHASAN

A.      Latar Belakang Pelaksanaan Tanam Paksa

Cultuur Stelsel yang menjadi kebijakan Van Den Bosch di Indonesia di latar belakangi  oleh beberapa peristiwa penting, diantaranya adalah  :

  1. Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon sehingga menghabiskan biaya yang besar.
  2. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830
  3. Terjadi Perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro menghabiskan biaya kurang lebih 20.000.000 gulden
  4. Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat
  5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.
  6. Kegagalan usaha mempraktikan gagasan liberal (1816-1830) dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar terhadap negara induk.

            Selama Perang Jawa (Perang Diponegoro) berlangsung, pihak Belanda sibuk memikirkan berbagai rencana mengenai Jawa. Sebab bagi Belanda kedudukan dan keuntungan Jawa sangat esensial, tidak hanya harus mampu menutupi berbagai biaya  posisi keuangan di negara Belanda yang relatif sangat buruk. Pada tahun 1829, Johannes van den Bosch menyampaikan kepada raja Wilhelm V sebuah usulan konsep untuk menjadikan daerah koloni itu menguntungkan bagi negara induk.

Memorandum tahun 1851 dengan jelas menegaskan politik Belanda,bahwa “daerah -daerah taklukan harus memberi keuntungan materiil bagi Belanda,keuntungan yang  memang menjadi tujuan penaklukkan (Van Den Bosch 1851).

(Prof. Dr. M. Habib Mustopo:2004:140)         

Pada garis besarnya daerah koloni hendak dijadikan semacam perusahaan negara dengan memproduksi komoditi yang laris di pasaran dunia (Eropa). Usulan ini diterima raja Wilhelm V untuk segera diterapkan di Hindia Belanda, yang kemudian terkenal dengan Culturstelsel Istilah Cultuur Stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah Culture System atau Cultivation System .Lebih tepat lagi kalau di terjemahkan menjadi System of Gouverment Controlled Agricultures karena pengertian dari Cultuur Stelsel sebenarnya adalah :”kewajiban kepada rakyat (Indonesia) untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa”, rakyat menterjemahkan denganistilah Tanam Paksa. Selain mencetuskan Cultuur Stelsel, Van Den Bosch juga menerapkan Politik “Batig Saldo” yaitu politik yang menghendaki pemasukan uang sebanyak-banyaknya dan melaksanakan pengeluaran sehemat-hematnya.

  • Menurut Van Den Bosch : Cultuur Stelsel didasarkan atas hukum adat yang menyatakan bahwa barang siapa berkuasa disuatu daerah,ia memiliki tanah dan penduduknya.

     (Prof. Dr. M. Habib Mustopo:2004:140)

Untuk keperluan Tanam Paksa , raja Wilhelm V mengirimkan Van Den Bosch ke Jawa sebagai Gubernur Jenderal yang baru (1830-1833) dengan tugas utamanya adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negeri jajahan untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong dan untuk membayar hutang-hutang Belanda. Bukan sebagai Komisi Jenderal seperti Elout, Buyskess, dan Van Der Capellen.

                Konsep Cultur Stelsel sebenarnya sederhana dan tidak jauh berbeda dengan sistem yang pernah digunakan VOC yaitu Verplische Leverantie dan Contingenten. Menurut pemikiran Van Den Boch, desa-desa di Jawa atau Hindia berutang pajak kepada pemerintah, yang sebagian besar dibayar dalam bentuk uang tunai. Oleh Van Den Bosch, pembayaran pajak dalam bentuk uang ini dikembalikan lagi seperti masa VOC, yaitu dalam bentuk barang atau hasil produksi pertanian serta dalam bentuk tenaga. Pajak dalam bentuk tenaga inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk merekrut tenaga kerja bagi perkebunan-perkebunan besar milik negara. Dengan bernaung dibawah sistem itu, boleh dikatakan setiap tanaman yang pada waktu itu dapat mendatangkan keuntungan dengan gampang tentu diusahakan : nila, tebu, kopi, teh, tembakau, lada, kina, kayu manis, kapas, sutera, cochenille (sebangsa bahan pewarna berasal dari serangga) (Clifford Geerts:1983:56)

            Menurut Clifford Geerts:1983:56, tanaman yang dipaksakan pada sistem itu dapat dipisahkan menjadi dua kategori besar : tanaman tahunan yang dapat ditanam di sawah bergiliran dengan padi, (yaitu : tebu, nila, tembakau), dan tanaman keras  (yaitu : tanaman berumur panjang) yang tidak dapat digilirkan dengan padi (yaitu : kopi, teh, dan lada serta kina, dan kayu manis yang kurang penting artinya).

            Dengan bernaung dibawah sistem itu, boleh dikatakan setiap tanaman yang pada waktu itu dapat mendatangkan keuntungan dengan gampang tentu diusahakan : nila, tebu, kopi, teh, tembakau, lada, kina, kayu manis, kapas, sutera, cochenille, (sebangsa bahan pewarna berasal dari serangga), di Cirebon pemerintah bahkan pernah mencoba memungut padi sebagai pengganti pajak dan mengontrakannya pada penggiling swasta, tetapi karena akibatnya sangat buruk, hanya berlangsung sebentar saja.

 B.       Pelaksanaan Tanam Paksa

Aturan dan Praktek Tanam Paksa

Ketentuan pokok Cultuur Stelsel terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) No. 22 Tahun 1834, dengan ketentuan sebagai berikut  :

  1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasaran Eropa
  2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
  3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi.
  4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak.
  5. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan itu diberikan kepada penduduk
  6.  Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah.
  7. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun.
  8. Pelaksanaan Tanam Paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Peagawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum.

Pelaksanaan Tanam Paksa pada dasarnya melibatkan berbagai unsur pokok, antara lain yaitu birokrasi pemerintahan Barat, para kepala-kepala pribumi, organisasi desa, tanah pertanian rakyat, tenaga kerja rakyat, pengusaha dan modal swasta Barat. (Sartono Kartodirdjo, 1991 : 55)

Ketentuan-ketentuan tersebut memang kelihatan tidak terlampau menekan rakyat, namun didalam praktiknya seringkali menyimpang, karena tujuan Tanam Paksa adalah menguras kekayaan bangsa Indonesia melalui bidang pertanian dengan cara memaksa rakyat untuk menanam tanaman tertentu (lada, teh, tembakau, tebu, dan kopi) yang sangat laku dipasaran Eropa.Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain sebagai berikut  :

  1. Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan suka rela, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara paksaan. Pemerintah kolonial memanfaatkan para bupati dan kepala-kepala desa untuk memaksa rakyat agar menyerahkan tanah mereka.
  2. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari seperlima tanah mereka. Seringkali tanah tersebut sepertiga, bahkan semua tanah desa digunakan untuk tanam paksa. Hal itu dimaksudkan antara lain untuk memudahkan pengerjaan, pengairan, dan pengawasan, pembagian luas tanah untuk tanam paksa dalam tahun 1883.
  3. Pengerjaan tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi, misalnya penanaman nila di daerah Parahyangan, penduduk di daerah Simpur, misalnya dikerahkan untuk menggarap perkebunan yang letaknya jauh dari desa mereka. Pengerahan tenaga tersebut dilakukan selama tujuh bulan dan mereka tidak terurus, sedangkan pertanian mereka sendiri terbengkelai.
  4. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa
  5. Kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani.
  6. Kegagalan panen menjadi tanggungjawab petani.
  7. Buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah dijadikan tenaga paksaan, seperti yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 34.000 keluarga selama 8 bulan setiap tahun diharuskan mengerjakan tanaman dagang dengan upah yang sangat kecil. Selain itu, rakyat harus menyerahkan balok, bambu, dan kayu untuk pembuatan bangunan yang akan digunakan untuk tanaman tembakau.

 

Guna menjamin agar para bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dengan baik, pemerintah kolonil memberikan perangsang yang disebut CultuurProcenten disamping penghasilan tetap. Cultuur Procenten adalah bonus dalam prosentase tertentu yang diberikan kepada para pegawai Belanda, para Bupati, dan kepala desa apabila hasil produksi di suatu wilayah mencapai atau melampaui target yang dibebankan. Cara-cara itu menimbulkan banyak penyelewengan, baik dalam merekrut jumlah tenaga kerja maupun dalam memaksa penduduk untuk menanami tanah yang luasnya melampaui ketentuan. Dalam hal ini pemerintah kolonial bersikap tutup mata selama hal itu menguntungkan kas negara, akan tetapi penyelewengan tersebut membuat rakyat jelata menjadi sengsara.

Akan tetapi selama duapuluh tahun pertama dari pelaksanaan sistem Tanam Paksa, yaitu tahun 1830-1850 beban berat yang harus ditanggung oleh rakyat adalah kerja paksa. Pemerintah kolonial mengerahkan tenaga rakyat untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, antara lain jalan raya, jembatan, dan waduk. Di samping itu, rakyat juga dikerahkan antara lain dalam pembangunan dan pemeliharaan rumah-rumah pegawai kolonial, mengantar surat dan barang serta menjaga gudang. Akan tetapi, yang paling berat bagi rakyat adalah pembangunan dan pemeliharaan benteng-benteng.

  1. Akibat Pelaksanaan Tanam Paksa

Pelaksanaan Tanam Paksa membawa akibat sebagai berikut :

a).   Bagi Belanda  :

  1. Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa.

Produksi Hasil Tanaman Perdagangan

Tahun

Kopi

Gula

 

Nila

1830

£  4. 577.000.00

(280 Pikul)

£  1.558.000.00

(108 Pikul)

 

£  42.000.00

 

1840

£  37.368.000.00

(132.000 Pikul)

£  13.782.000.00

(1.032.000 Pikul)

 

£  2.123.000.00

 

Di samping tiga tanaman pokok seperti yang telah disebutkan di atas, pemerintah kolonial juga menerapkan penanaman tembakau dan teh secara paksa. Akan tetapi hasilnya tidak sesukses ketiga jenis tanaman pokok. Oleh karena itu, kedua tanaman itu kemudian dihapuskan dari jenis tanaman paksa.

  1. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis, tetapi pada masa Tanam Paksa mendapat keuntungan besar.

Pengangkutan hasil produksi tanaman dari Jawa ke Eropa semuanya diangkut oleh kapal-kapal milik (atau dikontrak) perusahaan Nederlandsche Handel Maatshappij (NHM), yang didirikan tahun 1824, perusahaan ini kemudian tumbuh menjadi perusahaan raksasa sampai sekarang.

  1. Pabrik-pabrik gula yang semula diusahakan oleh kaum swasta Cina, kemudian dikembangkan oleh pengusaha Belanda karena keuntungannya besar.
  2. Belanda mendapatkan keuntungan (Batiq Slot) yang besar. Keuntungan Tanam Paksa pertama kali pada tahun 1834 sebesar 3 juta gulden. Pada tahun-tahun berikutnya rata-rata sekitar 12 sampai 18 juta gulden.

Jadi dalam koron waktu 35 tahun diperoleh keuntungan £  627.000.000 gulden sehingga hutang-hutang Belanda dapat dilunasi, kelebihannya digunakan untuk keperluan lain.

b).   Bagi Indonesia :

  1. Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan
  2. Beban pajak yang berat
  3. Pertanian, khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen di Cirebon (1832), (sebagai akibat dari pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras, di Demak 1848), dan di Grobogan (1849-1850) sebagai akibat kegagalan panen. Penduduk ketiga daerah tersebut rakyatnya mengalami kelaparan yang menelan korban jiwa yang cukup besar, sementara ribuan orang yang lain terpaksa mengungsi ke daerah lain.

       Sementara hasil-hasil Tanam Paksa sangat mengesankan bagi pemerintah kolonial, namun bagi petani sistem ini menyebabkan tanaman tradisional mereka seperti padi mengalami kemunduran. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain karena kebanyakan pegawai pemerintah kolonial hanya mementingkan penanaman tanaman yang laku dipasaran dunia, sedangkan tanaman padi diabaikan. Padahal dari sektor ini beban yang dipikul cukup berat akibat pertambahan jumlah penduduk, baik secara alamiah (kelahiran) maupun karena adanya migrasi atau perpindahan sektor pekerjaan dari sektor lain ke pertanian (padi)

  1. Jumlah penduduk Indonesia menurun

       Sebagai contoh penduduk Demak merosot jumlahnya dari 336.000 orang menjadi 120.000 orang sementara di daerah Grobogan dari 89.500 orang merosot hingga tinggal 9000 orang saja.

  1. Disintegrasi sosial dalam struktur masyarakat Indonesia

       Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris tidak mengakibatkan adanya perbedaan pengaruh antara majikan dan petani kecil penggarap sebagai budak, melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat, sehingga menghambat perkembangan desa itu sendiri. Hal ini terjadi karena penduduk lebih senang tinggal di desanya, mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya.

  1. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru yang layak ekspor seperti kopi, nila, lada, tebu.
  2. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor.
  3. Diperkenalkannya mata uang secara besar – besaran sampai lapisan terbawah masyarakat Jawa.
  4. Perluasan jaringan jalan raya. Meskipun tujuannya bukan untuk menaikan taraf hidup masyarakat Indonesia melainkan guna kepentingan pemerintah Belanda sendiri, tetapi hal ini mencipatakan kegiatan ekonomi baru orang Jawa dan memungkinkan pergerakan penduduk desa masuk ke dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan uang.
  5. Berkembangnya industrialisasi di pedesaan

Dengan adanya tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk, mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula. Dalam pelaksanaan Tanam Paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman eksport, sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dengan demikian hasil produksi tanaman eksport bertambah,mengakibatkan perkebunan-perkebunan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian di Indonesia di kemudian hari.

  1. Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani kecil penggarap sebagai budak, melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah.
  2. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat hal ini malahan menghambat perkembangan desa itu sendiri. Hal ini terjadi karena penduduk lebih senang tinggal di desanya, mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya.

 

  1. D.      Reaksi Tanam Paksa

Pelaksanaan Tanam Paksa telah menimbulkan reaksi dari beberapa kalangan, antara sebagai berikut  :

a)        Rakyat Indonesia  :

  1. Di Sumatera Barat timbul perlawanan, antara lain di Pariaman (1841) dan di Padang (1844) yang dipimpin oleh para ulama. Perlawanan ini dapat dipadamkan dengan susah payah.
  2. Di Jawa pada tahun 1846 perlawanan dilakukan meskipun dengan pembakaran 7 buah kebun tembakau

b)        Kaum Pengusaha (Kapitalis)

Golongan pengusaha menghendaki sistem Tanam Paksa dihapuskan dan diganti dengan prinsip-prinsip ekonomi liberal yang sedang berkembang. Sebagai contoh karya Fransen Van Der Futte yang berjudul Suiker Contracten (Kontrak-kontrak Gula)

c)        Kaum Humanis Belanda

  1. Baron Van Hoevell

Ia seorang misionaris yang pernah tinggal di Nusantara sekitar tahun 1847. Dalam perjalanannya berkeliling Jawa, Madura, dan Bali ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat pelaksanaan Tanam Paksa. Baron Van Hoevell memprotes melalui gedung parlemen di Belanda bahwa Tanam Paksa sebagai tindakan yang tidak manusiawi.

  1. Edward Douwes Dekker

Ia seorang mantan Assisten Residen di Lebak Banten. Ia memprotes pelaksanaan Tanam Paksa melalui tulisannya yang berjudul Max Havelaar. Tulisan tersebut mengisahkan penderitaan Saijah dan Adinda akibat Tanam Paksa di Lebak Banten. Di dalam tulisan tersebut ia menggunakan nama samaran Multatuli yang artinya “Aku Sangat Menderita”.

d)        Kaum Politikus

  1. C. Th. Van Deventer

Seorang anggota Raad Van Indie, van Deventer tulisan berjudul Een Eereschuld, yang membeberkan kemiskinan di tanah jajahan Hindia-Belanda. Tulisan ini dimuat dalam majalah De Gids yang terbit tahun 1899. Van Deventer dalam bukunya berpendapat bahwa jutaan gulden yang diterima oleh negara Belanda berdasarkan Sistem Tanam Paksa dan oleh perusahaan-perusahaan Belanda sejak 1870 membuat Belanda memiliki “utang kehormatan” kepada Indonesia, yaitu kewajiban untuk menaikan standar kehidupan dan meningkatkan dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Buku ini turut mendorong munculnya Politik etis, tetapi hanya terjadi dua kali transfer dana dari Belanda. Pada tahun 1905 ditransfer ƒ40 juta dengan syarat untuk digunakan meningkatkan perekonomian orang Jawa dan Madura, sementara pada tahun 1936 ditransfer ƒ25 juta sebagai kompensasi bagi Hindia karena menjaga sebagian pasarnya untuk Belanda selama masa Depresi.(Robert Cribb, 2012 : 126)

 

Karena reaksi-reaksi tersebut, secara berangsur-angsur pemerintah Belanda mulai mengurangi pemerasan lewat Tanam Paksa dan menggantikannya dengan Sistem Politik Ekonomi Liberal kolonial. Tonggak berakhirnya Tanam Paksa adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (agrarische Wet) tahun 1870.

Meskipun kebanyakan Tanam Paksa sudah dihapuskan dalam tahun 1867, tetapi masih ada sisa-sisa Tanam Paksa yang berlaku, misalnya kopi si daerah Parahiyangan yang baru dihapus pada tahun 1877 karena menghasilkan keuntungan yang besar.

 

 

 

BAB III
PENUTUP

 

1.1    Kesimpulan

Struktur sosial yang sudah mengakar kuat di masyarakat Jawa awal abad ke-19 sudah tidak memungkinkan lagi untuk sistem liberal diterapkan, sehingga sistem feodal ini menjadi sandaran bagi dilaksanakannya sistem Tanam Paksa. Sistem Tanam Paksa yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda banyak menimbulkan pengaruh bagi rakyat pada masa itu. Pengaruh yang paling menonjol dari pelaksanaann sistem Tanam Paksa itu ialah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh rakyat. Karena selain bekerja untuk menghidupi keluarga mereka juga dipaksa untuk menanam dan hasil tanamannya itu diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sehingga dalam menjalankan kehidupannya, rakyat selalu mengalami kekurangan biaya hidup. Jadi, yang menjadi kesimpulan dari bahasan ini  adalah bahwa sistem Tanam Paksa banyak merugikan rakyat, tetapi sisi lain ada banyak pihak yang diuntungkan dari pelaksanaan sistem ini, yaitu khususnya pemerintah kolonial sendiri dengan para pegawai-pegawainya, seperti para kepala desa dan para bupati. Selain itu, dengan dilaksanakannya sistem Tanam Paksa, ada sedikit sisi positif bagi rakyat Indonesia yaitu penambahan pengetahuan rakyat tentang tanaman ekspor dan teknik bagaimana cara pengolahan tanaman yang baik yang mungkin sebelumnya belum pernah diketahui oleh rakyat.

 

1.2    Saran

            Potret buram sejarah kurang begitu diketahui oleh kolonialis Belanda di Indonesia memang memiliki banyak sisi kehidupan yang bisa diungkap, termasuk didalamnya masalah Cultuur Stelsel atau Tanam Paksa. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti yang telah tertuang dalam Pancasila khususnya sila kedua, maka apa yang telah kita pelajari dimuka dapatlah menjadi bahan kajian kita agar menjadi manusia Indonesia yang peka terhadap perkembangan keadaan sosial yang ada disekitar kita. Membuat kita menjadi lebih bijak dalam memandang setiap permasalahan yang muncul, terutama yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang disekitar kita.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Clifford Geerts, 1983, Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi Di Indonesia, Jakarta,  Bhratara Karya Aksara,

Sartono Kartodirdjo & Djoko Surya, 1991, Sejarah Perkebunan di Indonesia, Yogyakarta, Aditya Media

George Mc Turnan Kahin,1995, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik-Nasionalisme dan revolusi di Indonesia, Surakarta, Pustaka Sinar Harapan

Suhartono, 1991, Apanage dan Bekel-Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920, Yogyakarta, Tiara Wacana

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1990, Sejarah Nasional Indonesia V,Jakarta, Balai Pustaka

Habib Mustopo, 2004, Sejarah Indonesia, Jakarta, Airlangga

Robert Cribb, 2012, Historical Dictionary of Indonesia-Kamus Sejarah Indonesia, 2012, Depok, Komunitas Bambu

 

0

SEJARAH BERDIRINYA KABUPATEN MAGETAN

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.       LATAR BELAKANG

Kabupaten Magetan merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang berada di atas kaki Gunung Lawu, dengan ibukotanya Magetan. Dengan tinggi 3.265 m di atas permukaan laut, Gunung Lawu memiliki panorama alam yang indah dan  menakjubkan, gunung ini terdapat di bagian barat dari Kabupaten Magetan, yaitu berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah. Di daerah pegunungan ini terdapat suatu telaga yang diberi nama Sarangan, telaga ini berdiri diatas 1000 m dpl dari permukaan air laut, menjadi salah satu tempat tujuan wisata andalan yang dimiliki Kabupaten Magetan, yakni berada di jalur wisata Magetan-Sarangan-Tawangmangu-Karanganyar.

Kabupaten Magetan terletak di antara 7 38’ 30” Lintang selatan dan 111 20’ 30” Bujur Timur, batas fisik Kabupaten Magetan adalah :

  1. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi
  2. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kotamadya Madiun
  3. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
  4. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar(Jawa Tengah)

Luas Kabupaten Magetan adalah 688.85 km² atau 1,48 persen dari total luas wilayah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 19 wilayah Kecamatan, 235 desa, 27 kelurahan, 822 Dusun/ Lingkungan, dan 4575 Rukun Tetangga.3 dengan topografi wilayah sebagian besar berada di dataran yaitu sebanyak 187 desa/kelurahan dan 48 desa/kelurahan di lereng pegunungan. Tinggi rata-rata wilayah Kabupaten Magetan 394 m diatas permukaan laut, tertinggi nomor empat diantara kabupaten/kota di Jawa Timur. [1]

Suhu udara berkisar antara 16 – 20 C di dataran tinggi dan antara 22 – 26 C di dataran rendah. Curah hujan rata-rata mencapai 2500 – 3000 mm di dataran tinggi dan di dataran rendah antara 1300 – 1600 mm. Rata-rata curah hujan per bulan tertinggi tercatat 487 mm pada bulan Maret dan hari hujan sebanyak 305 hari pada tahun 2010.

Bandara yang ada di Kabupaten Magetan diberi nama Iswahyudi, dan Iswahyudi ini merupakan Pangkalan Utama Angkatan Udara Republik Indonesia di kawasan Indonesia bagian timur, tepatnya terletak di kecamatan Maospati.

 
 

Jalan Propinsi yang melintasi Kabupaten Magetan adalah jalan raya Surabaya-Madiun-Yogyakarta. Di Kabupaten Magetan Ada satu Stasiun kereta api yang menjadi salah satu stasiun penghubung Propinsi Jawa Timur ke Jawa Tengah, yaitu Stasiun Barat yang terletak di  Kecamatan Barat.

Magetan merupakan kota Kabupaten yang menjadi salah satu bagian dari Propinsi Jawa Timur yang ada di bagian barat daya berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya dengan Kabupaten Karanganyar. Menarik untuk dicermati karena di Kabupaten ini memiliki banyak hal yang bisa diulas, salah satunya adalah acara adat yang dimilikinya yaitu Peringatan Hari Ulang Tahun Berdirinya Kota Magetan yang disajikan kedalam calender of event Kabupaten Magetan . Namun sebagian besar dari masyarakat yang tinggal di wilayah timur Kabupaten Magetan belum banyak yang mengetahui adanya acara tersebut. Mereka khususnya golongan masyarakat yang masih muda tidak mengetahui atau bahkan mungkin tidak peduli lagi pada tradisi yang terdapat di Kabupaten Magetan. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka cenderung asyik mempelajari dan mengembangkan tradisi yang berbau mancanegara dan cenderung ogah-ogahan melestarikan tradisi dalam negeri sendiri. Hal ini membawa kita pada pemikiran, bahwa mereka sudah tidak begitu memikirkan rasa memiliki dan rasa nasionalisme kepada budaya Indonesia khususnya budaya lokal maupun daerah.

Berpijak pada beberapa hal yang ada di atas, yaitu tentang rendahnya kesadaran nasionalisme generasi muda terhadap sejarah lokal daerahnya  maka penulisan ini dapat dinyatakan dalam judul “Sejarah Berdirinya Kabupaten Magetan Untuk Membangun Nasionalisme Bangsa”

  1. B.       RUMUSAN MASALAH

Bertolak  pada latar belakang yang diulas di atas, maka  rumusan masalahnya adalah sebagai berikut  :

  1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Kabupaten Magetan?
  2. Bagaimanakah nilai-nilai yang terkandung dalam Sejarah Berdirinya Kabupaten Magetan?
  3. Bagaimanakah peranan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan rasa nasionalisme di Kabupaten Magetan

 

  1. C.        TUJUAN PENULISAN
    1. Untuk mengetahui secara umum sejarah berdirinya Kabupaten Magetan
    2. Sebagai usaha untuk melestarikan budaya penulisan sejarah lokal di Indonesia khususnya di Kabupaten Magetan
    3. Sebagai usaha untuk meningkatkan nasionalisme kepada masyarakat khususnya generasi muda terhadap budaya lokal

 

  1. D.       MANFAAT PENULISAN
  • Bagi Penulis  :
  1. Untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang Sejarah Berdirinya Kabupaten Magetan sebagai sarana penumbuh rasa nasionalisme serta sebagai strategi untuk melestarikan sejarah lokal di Kabupaten Magetan.
  2. Sebagai wahana yang dapat mengembangkan potensi penulis dalam berpikir dan mengembangkan diri dalam bentuk karya ilmiah
  • Bagi Civitas Akademika Prodi Pascasarjana Pendidikan Sejarah
  1. Menambah wawasan sumber informasi yang dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut
  2. Untuk menambah dan melengkapi studi sejarah lokal yang dapat digunakan oleh peneliti yang akan datang sebagai bahan rujukan/ acuan untuk menemukan masalah sekaligus sebagai data komparatif bagi peneliti
  • Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan
  1. Sebagai wahana yang dapat dijadikan untuk melestarikan budaya penulisan sejarah lokal di Kabupaten Magetan
  2. Sebagai salah satu sarana yang dapat dijadikan untuk memacu potensi pariwisata di Kabupaten Magetan
  3. Sebagai bahan yang dapat dijadikan untuk rujukan/ acuan dalam pengambilan keputusan di tingkat Pemerintah Daerah.
  • Bagi Generasi Muda
  1. Meningkatkan harkat dan martabat Indonesia
  2. Memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa
  3. Menumbuhkan kemampuan generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai budaya daerah yang luhur dan beradab
  4. Menangkal pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa
  5. Mencegah sikap feodal, sikap eksklusif dan paham kedaerahan yang  sempit
  • Bagi Masyarakat Magetan

Untuk menambah informasi mengenai sejarah lokal Kabupaten Magetan dan dapat digunakan sebagai usaha untuk melestarikan budaya lokal dalam usaha mengembangkan rasa nasionalisme bangsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TELAAH PUSTAKA

 

BUKTI-BUKTI PENINGGALAN SEJARAH KABUPATEN MAGETAN

Di tengah arus globalisasi budaya dan universalisasi nilai-nilai, adalah suatu keharusan bila sejarawan menyumbangkan ilmunya kepada bangsanya dalam usaha mengenal diri sendiri agar supaya rekayasa masa depan tetap berpijak pada jati diri bangsa. Dalam kaitan inilah sejarah kebudayaan mempunyai peranan yang sangat penting, karena hanya dengan melihat ke masa lalu kita akan dapat membangun masa depan dengan lebih baik. Selebihnya, sejarah juga menawarkan cara pandang yang kritis mengenai masa lalu, sehingga kita tidak akan terjebak pada archaisme dan makronisme, sekalipun kita berpijak pada jati diri yang terbentuk di masa lampau sejarah kita.[2]

Sejarah lokal adalah sejarah yang menggarap suatu ruang tertentu dengan berdasarkan keunikan masyarakat yang telah mempunyai kelampauan bersama, seperti pada masyarakat suku-suku bangsa. Pada dasarnya ruang atau spasial sejarah lokal ditetapkan sendiri oleh sejarawan itu sendiri.[3] Rekonstruksi sejarah pada hakekatnya sebagai upaya menyusun kembali kesatuan sejarah yang utuh dan koheren yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[4]

Tak pernah ada satu literatur pun yang secara khusus menyebutkan tentang riwayat kehidupan Adipati Yosonegoro dan status Kadipaten Magetan. Maka tak mengherankan jika banyak dijumpai kesimpangsiuran mengenai, kejadian dan perkiraan menyangkut waktu. 

  1. Penampilan kesejarahan Kabupaten Magetan yang menjadi pusat pemerintahan selama ini jarang dikenal masyarakat di luar kota Magetan.
  2. Sebagai bentuk upaya pelurusan terhadap cerita yang selama ini justru dibumbui klenik dan menjadikannya justru berkembang menjadi mitos.
  3. Melakukan perlawanan terhadap upaya distorsi atau pendangkalan tafsir, dengan membedah cerita untuk menemukan ide dan gagasan dasar yang menjadi motif perlawanan Adipati Yosonegoro terhadap kolonialisme.
  4. Sebagai upaya untuk memperbaharui interpretasi.

Pemakaian istilah sejarah daerah dan sejarah regional cenderung bersifat bias, maka perlu diciptakan istilah yang bersifat netral dan tunggal.[5] Pengertian lokal tidak berbelit-belit seperti daerah atau regional. Istilah lokal mempunyai arti suatu tempat atau ruang sehingga sejarah lokal menyangkut lokalitas tertentu yang disepakati oleh para penulis sejarah, atau sejarawan dengan alasan-alasan ilmiah misalnya suatu ruang tempat.[6]

Magetan dengan condro sengkolo MANUNGGALING ROSO SUKO HAMBANGUN”, atau sejak 12 Oktober 1657 dibentuk sebagai  kabupaten (regenshcaphen) dengan Yosonegoro (Basah Gondokusumo) sebagai Bupati pertama.

Sejarah Kabupaten Magetan  menunjukan keterkaitan antara client (lokal) dengan patron kerajaan Mataram, hal ini disebabkan karena Bupati pertama Magetan yang dijabat oleh Yosonegoro (Basah Gondokusumo) adalah kerabat keraton Mataram. Pada masa tersebut Magetan tumbuh sebagai bagian dari daerah mancanegara Mataram.

 

Pesisir

Mancanegoro

Negara Gung ( Wilayah di luar tembok istana)

Keraton

 

 

 

 

Dalam kehidupan sosial dan budaya, melalui tulisannya banyak ahli sejarah menyebut-nyebut Magetan. Demikian pula dalam kenyataanya, di Magetan tidak sedikit dijumpai peninggalan-peninggalan pada jaman dahulu kala, misalnya di desa Kepolorejo Kecamatan Kota Magetan, di desa Cepoko Kecamatan Panekan. Di makam Sonokeling desa Kepolorejo Kecamatan Kota Magetan terdapat sebuah makam yang membujur kearah utara selatan. Batu nisan sebelah berukuran lebar 34 cm, tebal 26 cm, tinggi 66 cm yang bahannya terbuat dari batu andezit dimana bentuk tulisannya diperkirakan berasal dari sekitar abad 9. Di dukuh Sadon desa Cepoko kecamatan Panekan terdapat Kalamakara dengan reruntuhan batu lainnya yang bahannya juga dari batu andezit. Berdasarkan hal tersebut terdapat kemungkinan dipersiapkannya pendirian bangunan candi. Pada reruntuhan batu yang terletak dibawah makara terdapat tulisan yang tidak terbaca karena sudah rusak, dari bentuk tulisannya dapat diperkirakan bahwa peninggalan tersebut dari jaman Erlangga (Kediri). Reruntuhan tersebut oleh masyarakat sekitar dikenal dengan nama Dadung Awuk. Ditempat lain juga terdapat peninggalan-peninggalan yang lain seperti di puncak gunung Lawu wilayah kabupaten Magetan yaitu peninggalan yang berbentuk Pawon Sewu (candi pawon) atau punden berundak yang diperkirakan sebagai hasil budaya jaman Majapahit. Demikian juga di lereng gunung Lawu terdapat peninggalan candi Sukuh dan candi Ceto. Adanya peninggalan-peninggalan tersebut sesuai dengan perkembangan di akhir kerajaan Majapahit, dimana waktu itu banyak rakyat dan kalangan keraton yang meninggalkan pusat kerajaan dan pergi ke gunung-gunung dalam usaha mempertahankan kebudayaan dan agama Hindu termasuk gunung Lawu kabupaten Magetan.

Hal ini telah disebut pula dalam Babad Demak antara lain sebagai berikut : bahwa pangeran Gugur putera Brawijaya Pamungkas yang oleh masyarakat Magetan disebut sunan Lawu, bermukim diwilayah gunung Lawu yang batasnya sebelah selatan Pacitan, sebelah timur bengawan Magetan dan sebelah utara bengawan (Solo, Ngawi, Bojonegoro).

Dalam babad Tanah Jawi terdapat bait-bait sebagai berikut :

Pupuh 3 :

Anging arine raneki

Sang dipati tan purun ngalihno

Dene patedan Sang Raji

Pandji sureng raneku

Duk sang nata aneng samawis

Mangkana Kartojudo

Ing raka tinuduh

Anggetjah mantjanegoro ponorogo, madiun lan saesragi

Kaduwang ka magetan

 

Pupuh 5 :

 

Saking nagari ing Surawesti

Wus sijaga sedja magut ing prang

Mring demang Kartojudone

Ing pranaraga ngumpul

Ka Magetan kaduwung sami

Tuwin ing Jagaraga

Pepak neng Madiun

Sampun ageng barisira

Sira demang Kartojudo budal saking

Caruban saha bala

 

Pupuh 8 :

 

Sira demang Kartojudo aglis

Budal saking Madiun negara

Mring Jagaraga kersane

Dene ingkang tinuduh

Mring kaduwang mantri kekalih

Ngabehi Tambakbojo

Lawan Wirantanu

Angirid prajurit samas

Mantri kalih ing kaduwang sampun prapti

Mandek barisira

 

Pupuh 9 :

 

Nahan gantija kawuwusa

Sri Narendra gja wagunen ing galih

Denja mijarsa warta

………………………………………………..

 

Pupuh 10 :

 

Pambalike wong Mantjanegoro

Geger tepis iring Kartosuro[7]

……………………………………………………

 

Dari tulisan tersebut diatas yang teruntai dalam bentuk tembang Dandang Gulo dapat diambil kesimpulan bahwa :

Pertama :      Magetan benar-benar merupakan daerah Mancanegara Mataram

(daerah takluk kerajaan Mataram)

 

Kedua :   Magetan adalah tempat berkumpulnya prajurit Manconegoro untuk menyerang pusat pemerintahan Mataram yang pada saat itu berada dibawah pengaruh kekuasaan Belanda

Ketiga :         Kekacauan terus menerus yang dialami oleh pusat pemerintahan

Kerajaan Mataram yang lazim disebut sebagai perang mahkota (didalangi oleh kompeni belanda) maka Magetan sebagai daerah mancanegoro mendapat pengaruh langsung dari perang mahkota itu. Akibat perang tersebut banyak leluhur Mataram yang wafat dan dimakamkan di daerah Magetan.[8]

Masalah pokok historiografi Indonesia adalah menemukan titik temu antara berbagai sejarah lokal dari bangsa Indonesia dengan sejarah kolonial dan menentukan bagaimana cara mempersatukannya.[9]

Dengan data-data tersebut diatas penting sekali bahwa warisan-warisan leluhur dan latar belakang sejarah Kabupaten Magetan itu terus dipepetri sehingga tetap mempunyai nilai, arti dan jiwa pendorong semangat demi suksesnya pembangunan yang semakin berkembang.

 

NILAI-NILAI KARAKTER

Nilai-Nilai Karakter yang Diharapkan Berkembang[10]

No.

Nilai

Deskripsi Perilaku

1.

Religius

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

2.

Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan

3.

Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4.

Disiplin

Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan

5.

Kerja keras

Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

6.

Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki

7.

Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8.

Demokratis

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9.

Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10.

Semangat Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

11.

Cinta Tanah Air

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik bangsa

12.

Menghargai Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk mengahasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.

13.

Bersahabat/ Komunikatif

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang bebicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain.

14.

Cinta Damai

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

15.

Gemar Membaca

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

16.

Peduli Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

17.

Peduli Sosial

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan

18.

Tanggungjawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME.

 

v  Nilai-nilai pendidikan karakter di atas tidak akan ada artinya bila hanya menjadi tanggungjawab guru semata dalam menanamkannya kepada siswa. Perlu bantuan dari seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan terciptanya tatanan komunitas yang dijiwai oleh sebuah sistem pendidikan berbasis karakter. Masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai pendidikan karakter akan memiliki spirit dan disiplin dalam tanggungkawab, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, semangat hidup, sosial, menghargai orang lain, serta persatuan dan kesatuan.[11]

v  Jika pendidikan karakter ditanamkan secara terus menerus, pendidikan karakter tersebut akan menjadi kebiasaan bagi siswa. Orang-orang yang berhasil dalam hidup dan kariernya pada umumnya memiliki sikap konsistensi tinggi dalam memegang niali-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai itu menjadi penting sebagai bagian usaha untuk mewujudkan masyarakat global yang berkeadaban.

 

NASIONALISME

Pengertian Nasionalisme  :

Secara etimologis, nasionalisme berasal dari kata “Nation” dan “Isme” yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna, kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap sesama manusia.

Menurut Ensiklopedia Indonesia : Nasionalisme adalah sikap politik dan sosial dari sekelompok bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan dengan meletakan kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsanya.

  1.   Menurut Louis Snyder

Nasionalisme merupakan campuran dari gagasan yang mengandung faktor-faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga menyatu pada taraf tertentu dalam suatu kurun sejarah.

2.    Menurut Hans Kohn,

Nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya National Counciousness. Dengan perkataan lain nasionalisme adalah formalisasi (bentuk) dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Dan kesadaran nasional inilah yang membentuk nation dalam arti politik, yaitu negara nasional.

 

3.    Menurut L. Stoddard

Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa.

5.   Menurut Dr. Hertz

Dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and Politics mengemukakan empat unsur nasionalisme, yaitu:

a.       Hasrat untuk mencapai kesatuan.

b.      Hasrat untuk mencapai kemerdekaan.

c.       Hasrat untuk mencapai keaslian.

d.      Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.

6.   Prof. Dr. M. Dimyati Hartono, SH

Nasionalisme merupakan rasa kecintaan terhadap negaranya yang tidak dapat dilepaskan dari rasa Patriotisme

  1. 7.       Menurut Otto Bouer

Paham nasionalisme muncul oleh adanya persamaan sikap dan tingkah laku dalam memperjuangkan nasib yang sama.[12]

Aspek mendasar timbulnya nasionalisme adalah aspek sejarah. Melalui aspek sejarah biasanya suatu bangsa memiliki rasa senasib sepenanggungan serta harapan untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Dengan demikian nasionalisme adalah sikap politik dan sikap sosial suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, wilayah, tujuan dan cita-cita.

Nasionalisme sebagai suatu peristiwa sejarah, selalu bersifat kontekstual (artinya meruang dan mewaktu), sehingga nasionalisme di suatu daerah dengan daerah lain atau antar zaman tidaklah sama. Misalnya saja bagi negara yang sudah lama merdeka, nasionalisme dapat mengarah pada imperialisme. Biasanya nasionalismenya bersifat konservatif. Bagi negara semacam ini akan mempersulit timbulnya nasionalisme di daerah-daerah jajahannya. Sedangkan bagi negara yang masih terbelenggu imperialisme dijajah nasionalisme bersifat revolusioner dan progresif. Dengan demikian nasionalisme sarat dengan kepentingan suatu bangsa. Tumbuh dan berkembangnya nasionalisme sangat dipengaruhi oleh nasionalisme yang dianut kelompok dominan suatu bangsa.

Nasionalisme dapat juga diartikan sebagai paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara (Nation) dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Bertolak dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah paham yang meletakan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsanya, dengan maksud bahwa individu sebagai warga negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan negara dan bangsa.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BAB III

PEMBAHASAN

 

  1. A.       SEJARAH BERDIRINYA KABUPATEN MAGETAN

Seajarah adalah kajian tentang kegiatan-kegiatan manusia yang merupakan manifestasi dari pikiran, perasaan manusia dan perbuatannya pada masa lalu. Dengan demikian manusia menjadi faktor dan pemegang peran utama. Manusia bertanggungjawab atas kesinambungan dan perubahan sejarah. Manusia menentukan jalannya peristiwa-peristiwa. Akan tetapi selain menentukan dengan adanya tenaga dan kemauan yang ada dalam dirinya, manusia juga ditentukan oleh tenaga-tenaga yang berada di luar dirinya.[13]

Pada buku sejarah Kabupaten Magetan telah disebutkan, bahwa kita tidak mungkin mengungkapkan sejarah Magetan tanpa mengemukakan masalah kerajaan terdekat yang berkuasa serta masalah-masalah VOC atau kompeni Belanda.

Wafatnya Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1645 M merupakan tonggak sejarah mulai surutnya kejayaan Kerajaan Mataram. Beliau sangat gigih melawan VOC, sedangkan penggantinya ialah Sultan Amangkurat I yang menduduki tahta kerajaan Mataram pada tahun 1646-1677 sikapnya lemah terhadap VOC atau Kompeni Belanda. Pada tahun 1646, Sultan Amangkurat I mengadakan perjanjian dengan VOC, sehingga pengaruh VOC dapat memperkuat diri karena bebas dari serangan Mataram, bahkan pengaruh VOC dapat leluasa masuk ke Mataram. Kerajaan Mataram makin menjadi lemah pelayaran perdagangan makin dibatasi, antara lain perdagangan makin dibatasi, antara lain tidak boleh berdagang ke Pulau Banda, Ambon, dan Ternate. Peristiwa di atas menyebabkan tumbuhnya tanggapan yang negatif terhadap Sultan Amangkurat I di kalangan keraton, terlebih lagi pihak oposisi, termasuk putranya sendiri yaitu Adipati Anom yang kelak bergelar Amangkurat II.

Kejadian-kejadian di pusat Pemerintahan Mataram selalu diikuti dengan seksama oleh Daerah Mancanegara, sehingga pangeran Giri yang sangat berpegaruh di daerah pesisir utara Pulau Jawa mulai bersiap-siap melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Pada masa itu seorang pangeran dari Madura yang bernama Trunojoyo sangat kecewa terhadap pamannya yang bernama Pangeran Cakraningrat II karena beliau terlalu mengabaikan Madura dan hanya bersenang-senang saja di pusat Pemerintahan Mataram. Trunojoyo melancarkan pemberontakan kepada Mataram pada tahun 1647(MC. Ricklefs : 1990, 24). Pemberontakan itu didukung oleh orang-orang dari Makasar seperti Kraeng Galengsung dan Montemeramo. Dalam suasana seperti itu kerabat Keraton Mataram yang bernama Basah Bibit atau Basah Gondokusumoo dan Patih Mataram yang bernama Nrang Kusumo dituduh bersekutu dengan para ulama yang beroposisi dengan menentang kebijaksanaan Sultan Amangkurat I. Atas tuduhan ini Basah Gondokusumo diasingkan ke Gedong Kuning Semarang selama 40 hari, di tempat kediaman kakek beliau yang bernama Basah Suryaningrat. Patih Nrang Kusumo meletakan jabatan dan kemudian pergi bertapa ke daerah sebelah timur Gunung Lawu. Beliau digantikan oleh adiknya yang bernama Pangeran Nrang Boyo II. Keduanya ini putra Patih Nrang Boyo (Kanjeng Gusti Susushunan Giri IV Mataram). Di dalam pengasingan ini Basah Gondokusumo mendapat nasehat dari kakeknya yaitu Basah Suryaningrat, dan kemudian beliau berdua menyingkir ke daerah sebelah timur Gunung Lawu. Beliau berdua memilih tempat ini karena menerima berita bahwa di sebelah timur Gunung Lawu sedang diadakan babad hutan yang diadakan oleh seseorang yang bernama Ki Buyut Suro, yang kemudian bergelar Ki Ageng Getas. Pelaksanaan babad hutan ini atas dasar perintah Ki Ageng Mageti sebagai cikal bakal daerah tersebut.

Untuk mendapatkan sebidang tanah sebagai tempat bermukim di sebelah timur Gunung Lawu itu, Basah Suryaningrat dan Basah Gondokusumo menemui Ki Ageng Mageti di tempat kediamannya yaitu di Dukuh Gandong Kidul (Gandong Selatan), tepatnya di sekitar alun-alun Kota Magetan dengan perantara Ki Ageng Getas. Hasil dari pertemuan ini, Basah Suryaningrat mendapat sebidang tanah di sebelah utara Sungai Gandong tepatnya di Kelurahan Tambran Kecamatan Kota Magetan sekarang. Peristiwa ini terjadi setelah melalui perdebatan yang sengit antara Ki Ageng Mageti dengan Basah Suryaningrat. Lewat perdebatan ini Ki Ageng Mageti mengetahui, bahwa Basah Suryaningrat bukan saja kerabat keraton Mataram, melainkan sesepuh Mataram yang memerlukan pengayoman. Karena itulah akhirnya Ki Ageng Mageti mempersembahkan seluruh tanah miliknya sebagai bukti kesetiannya kepada Mataram.

Setelah Basah Suryaningrat menerima tanah persembahan Ki Ageng Mageti itu sekaligus beliau mewisuda cucunya yaitu Basah Gondokusumo menjadi penguasa di tempat baru dengan gelar YOSONEGORO yang kemudian dikenal sebagai Bupati Yosonegoro. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 12 Oktober 1675, dengan condro sengkolo MANUNGGALING ROSO SUKO HAMBANGUN”. Basah Suryaningrat dan Yosonegoro (Basah Gondokusumo) merasa sangat besar hatinya, karena disamping telah mendapat persembahan tanah yang berwujud wilayah yang cukup luas dan strategis, juga mendapatkan seorang sahabat yang dapat diandalkan kesetiannya, yaitu Ki Ageng Mageti. Itulah sebabnya tanah baru itu diberi nama :  “MAGETAN”[14]

Daftar Bupati yang pernah memimpin Kabupaten Magetan adalah :
1. Raden Tumenggung Yosonegoro(1675 – 1703)
2. Raden Ronggo Galih Tirtokusumo (1703 – 1709)
3. Raden Mangunrono(1709 – 1730)
4. Raden Tumenggung Citrodiwirjo (1730 – 1743)
5. Raden Arja Sumaningrat(1743 – 1755)
6. Kanjeng Kyai Adipati Poerwadiningrat (1755 – 1790)
7. Raden Tumenggung Sosrodipuro(1790 – 1825)
8. Raden Tumenggung Sosrowinoto (1825 – 1837)
9. Raden Mas Arja Kartonagoro(1837 – 1852)
10. Raden Mas Arja Hadipati Surohadiningrat III (1852 – 1887)
11. Raden M.T. Adiwinoto(1887 – 1912), R.M.T. Kertonegoro (1889)
12. Raden M.T. Surohadinegoro (1912 – 1938), R.A. Arjohadiwinoto (1919)
13. Raden Mas Tumenggung Soerjo(1938 – 1943)
14. Raden Mas Arja Tjokrodiprojo (1943 – 1945)
15. Dokter Sajidiman(1945 – 1946)
16. Sudibjo (1946 – 1949)
17. Raden Kodrat Samadikoen(1949 – 1950)
18. Mas Soehardjo (1950)
19. Mas Siraturahmi(1950 – 1952)
20. M. Machmud Notonindito (1952 – 1960)
21. Soebandi Sastrosoetomo (1960 – 1965)
22. Raden Mochamad Dirjowinoto(1965 – 1968)
23. Boediman (1968 – 1973)
24. Djajadi(1973 – 1978)
25. Drs. Bambang Koesbandono (1978 – 1983)
26. Drg. H.M. Sihabudin (1983 – 1988)
27. Drs. Soedharmono (1988 – 1998)
28. Soenarto (1999-2004)
29. Saleh Mulyono (2004-2009)
30. H.Soemantri (2009-2013)[15]

        

STATEGI PEMDA DALAM MELESTARIKAN SEJARAH LOKAL DI MAGETAN

Dinas Pariwisata selaku pihak terkait membuat kalender acara (Calendar of Event)  yang menjelaskan secara umum kapan diadakannya peringatan tersebut dalam penanggalan masehi. Disamping itu kerjasama dengan pihak tour dan travel dalam bentuk promosi pariwisata juga memudahkan pelancong dari berbagai daerah untuk mengunjungi Magetan. Masalah sarana jalan yang sulit dijangkau, kini disepanjang jalan menuju Magetan telah diadakan pelebaran jalan yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi jalan menuju Magetan. Untuk data khusus bagi peringatan HUT Sejarah berdirinya  Kabupaten, Pemerintah Daerah Magetan seharusnya memang perlu adanya koordinasi dari pihak terkait yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan, tokoh masyarakat, dan para panitia pengelola upacara adat Gebyar Labuhan Sarangan untuk melakukan pendataan

 

  1. B.       NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM SEJARAH BERDIRINYA KABUPATEN MAGETAN

Nilai sejarah (The values of history), sebagaimana yang biasa disebutkan dalam salah satu definisi sejarah, bahwa sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di dunia yang berhubungan dengan kemajuan, lembaga, budaya, dan peradabannya. Yang sangat penting adalah orang harus tahu apa yang dikerjakan orang lain. Pada dasarnya khalayak mengambil pelajaran dari sejarah untuk setuju dan mengkritisi kebijakan dan keputusan mutakhir, sehingga masyarakat sadar tentang nilai sejarah. (Suhartono : 2010, 6)[16]

Frank H. Carver dalam Teori dan Metodologi Sejarah karya Suhartono : 2010, 7 menginstruksikan agar remaja dan generasi muda, terdorong rasa patriotismenya, menginspirasi hal-hal ambisius, mendisiplinkan memori, membangkitkan imajinasi, menanamkan penilaian yang baik, mempromosikan toleransi, dan memperkuat moralitas  dan agama.[17]

 

  1. C.        PERANAN PEMDA DALAM MENGEMBANGKAN RASA NASIONALISME
  2. 1.   Peranan Sejarah Berdirinya Kabupaten Magetan terhadap Pengembangan Rasa Nasionalisme

Peringatan HUT berdirinya Kabupaten Magetan merupakan suatu budaya lokal masyarakat Magetan dan telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar daerah Magetan. Dengan adanya tradisi ini membuat Kabupaten Magetan dikenal baik di dalam negeri maupun mancanegara. Sayangnya, banyak masyarakat Kabupaten Magetan yang tinggal di wilayah timur kota Magetan belum mengetahui kegiatan tersebut. Hal ini sangat memprihatinkan, sebab Peringatan HUT berdirinya Kabupaten Magetan memiliki arti khusus dan ciri khas Kabupaten Magetan. Selain itu, daerah lain belum tentu memiliki tradisi spserti itu.. Oleh karena itu,  Peringatan HUT berdirinya Kabupaten Magetan tersebut dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan rasa cinta tanah air (nasionalisme) bagi generasi muda. Serta kita wajib menjaga dan melestarikan peringatan HUT berdirinya Kabupaten Magetan.

  1. 2.   Kendala yang dihadapi dalam pengembangan rasa nasionalisme terhadap Peringatan HUT sejarah Berdirinya Kabupaten Magetan

Peringatan HUT berdirinya Kabupaten Magetan dalam upaya pelestarian dan pengembangannya banyak mengalami hambatan dan kendala diantaranya adalah kurangnya sosialisasi tentang kapan pelaksanaan upacara, yang dihitung berdasarkan penanggalan Jawa, dan jadwal pelaksanaan yang cenderung bertepatan dengan hari aktif. Selain itu, Hal ini kian diperparah dengan tidak adanya pendataan secara akurat dari Dinas Pariwisata atau pihak terkait dalam hal pengembangan peringatan HUT berdirinya Kabupaten Magetan

  1. 3.   Peranan Dinas Pariwisata Magetan dalam Pengembangan Peringatan HUT Sejarah Berdirinya Kabupaten Magetan

Sejalan dengan program Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, dan memperluas lapangan kerja dari Peringatan HUT Sejarah Berdirinya Kabupaten Magetan maka Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan turut serta dalam pengembangan tradisi Peringatan HUT Sejarah Berdirinya Kabupaten Mageta dengan cara :

v  Meninjau dan memberikan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan Peringatan HUT Sejarah Berdirinya Kabupaten Magetan

v  Menanggung sekitar 50% dana yang dibutuhkan dalam persiapan dan pelaksanaan Peringatan HUT Sejarah Berdirinya Kabupaten Mageta.

v  Mengadakan promosi mengenai tradisi Gebyar Labuhan Sarangan melalui brosur atau buku katalog yang berisi informasi umum dan foto-foto pelaksanaan upacara.

v  Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang sekiranya dapat membantu lancarnya acara Peringatan HUT Sejarah Berdirinya Kabupaten Mageta.

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

  1. A.       SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sintesis yang telah dilakukan mengenai upacara adat Gebyar Labuhan Sarangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

v  Sejarah berdirinya Kabupaten Magetan mempunyai arti dan nilai-nilai penting bagi Kabupaten Magetan dan Indonesia.

v  Untuk menambah kepedulian dan rasa nasionalisme bagi masyarakat Kabupaten Magetan perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah.

v  Banyak kendala yang dihadapi dalam mengembangkan rasa nasionalisme pada generasi muda terhadap tradisi Kabupaten Magetan.

v  Dinas Pariwisata sangat berperan penting dalam mengembangkan rasa nasionalisme kepada generasi muda kabupaten Magetan dan melestarikan budaya lokal Kabupaten Magetan.

 

  1. B.     SARAN

Setiap hasil karya tidak ada yang sempurna dan pasti mempunyai beberapa kekurangan. Adapun saran-saran untuk kemajuan tulisan yang telah dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

v Agar mendapatkan hasil yang maksimal, setelah melakukan observasi dari suatu tempat penulis harus memeriksa kembali apakah data-data yang dibutuhkan sudah cukup.

v Agar dalam penyampaian tulisan dapat dipahami dengan mudah maka penulis perlu menjelaskan setiap bahan observasi secara terperinci.

v Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk menambah pengetahuan dan rasa nasionalisme masyarakat, serta meningkatkan upaya pelestarian dan penjagaan terhadap upacara adat Gebyar Labuhan Sarangan.

v Perlu adanya semangat dan kemauan bagi masyarakat Kabupaten Magetan khususnya generasi muda untuk memiliki rasa cinta tanah air (nasionalisme) terhadap budaya dan tradisi daerah.

 


 

DAFTAR PUSTAKA

 

LITERATUR BUKU :

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan , 1987, Apa dan Siapa Magetan

Kuntowijoyo, 2003, Metodologi Sejarah, Yogyakarta, PT Tiara Wacana

Sugeng Priyadi, 2012, Metode Penelitian Pendidikan Sejarah, Yogyakarta, Ombak

  1. Daliman, 2012, Metode Penelitian Sejarah, Yogyakarta, Ombak
  2. Helius Sjamsudin, 2012, Metodologi Sejarah, Yogyakarta, Ombak

Taufik Abdullah, 1985, Sejarah Lokal, Yogyakarta, Gajah Mada University Press,

Taufik Abdullah, 1987, Sejarah Dan Masyarakat Lintasan Historis Islam di Indonesia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Suhartono W. Pranoto, 2010, Teori Dan Metodologi Sejarah, Yogyakarta, Graha Ilmu

Soejatmoko dkk, 1995, Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar, Jakarta, PT Gramedia

Sugeng Priyadi, 2012, Sejarah Lokal Konsep Metode Dan Tantangannya, Yogyakarta , Ombak, 

 LITERATUR INTERNET :

 


[2] Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Yogyakarta, PT Tiara Wacana, 2003, hal. 135

[3] Sugeng Priyadi, Metode Penelitian Pendidikan Sejarah, Yogyakarta, Ombak, 2012, hal. 83

[4] Daliman, Metode Penelitian Sejarah, Yogyakarta, 2012, Ombak, hal. 10

[5] Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1985, hal. 14

[6] Sugeng Priyadi, Sejarah Lokal, Yogyakarta, Ombak, 2012, hal. 161

[7] Pemda Magetan, Apa dan Siapa Magetan, Magetan, 1985, hal 33

[9] Soejatmoko dkk, Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar, Jakarta, PT Gramedia, 1995, hal. 8

[10] Muchlas Samani, Pendidikan Karakter, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 30

[11] Asmaun Sahlan, Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter, Jogyakarta, Arus Media, 2012, hal. 40

[13] Helius Sjamsudin, Metodologi Sejarah, Yogyakarta, Ombak, 2012, hal. 124

[14] Pemda Magetan, op cit. Hal. 36

[16] Suhartono, Sejarah Dan Masyarakat Indonesia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1987, hal. 6

[17] Suhartono, Ibid. 7