TANAM PAKSA DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.           Latar Belakang

Abad ke-19 memiliki arti yang sangat penting dalam dalam sejarah pertumbuhan masyarakat di tanah air Indonesia. Perubahan sosial dan politik, lebih-lebih di Jawa ditandai oleh berbagai peristiwa yang amat bersejarah, baik karena perkembangan internal masyarakat maupun karena upaya merespon berbagai tantangan sebagai bangsa terjajah di segala lapangan pekerjaan.(Suhartono, 1991 : vii)

Antara tahun 1816-1830, kebijaksanaan pemerintah Belanda tidak menentu dan terobang-ambing antara dua pilihan : membuka Hindia Belanda untuk perusahaan-perusahaan swasta atau kembali kepada sistem monopoli pemerintah yang sangat pararel dengan sistem yang dianut VOC.(George Mc Turnan Kahin, 1995 : 13)

Kegagalan Sistem Sewa Tanah dalam merangsang para petani pedesaan untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang dilakukan selama pemerintahan Komisaris Jenderal Van der Capellen dan Du Bus de Gisignies, telah memberikan alasan bagi penggantinya untuk untuk menetapkan kebijaksanaan baru yang dianggap lebih mampu menjawab tuntutan yang mendesak. Johanes van den Bosch, yang pada tahun 1830 diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia sebagai pengganti Du Bus de Gisignies, mendapat tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak dapat dicapai oleh pemerintahan sebelumnya. Tugas ini sangat mendesak, karena keadaan keuangan Negeri Belanda pada waktu itu memiliki beban utang yang besar, yang tidak dapat ditanggulangi sendiri, karena itu mencari pemecahannya di daerah jajahannya, yaitu Indonesia. Gagasan pemecahan yang dicetuskan oleh Van den Bosch, ialah pengenalan sistem tanam paksa, yang kemudian terkenal dengan nama Cultuur Stelsel.

          Sistem Tanam Paksa yang ditetapkan sejak tahun 1830 ini, pada dasarnya adalah suatu penghidupan kembali sistem eksploitasi dari masa VOC, yang berupa sistem penyerahan wajib. Raffles pernah menghapus sistem penyerahan wajib dan menggantikannya dengan sistem pajak tanah (landrent), dalam rangka usaha untuk mendorong petani meningkatkan produksi tanaman ekspor. Usaha Raffles gagal, karena kebijaksanaannya tidak mampu menciptakan hubungan yang efektif antara pemerintah dengan para petani, berhubung tidak menggunakan lagi peran penghubung para bupati dan kepala-kepala desa. Pengalaman ini menunjukan bahwa ikatan feodal dan organisasi desa masih besar pnegaruhnya, karena itu Van den Bosch masih memandang perlu untuk memanfaatkan peranan mereka dalam proses peningkatan produksi tanaman ekspor, melalui pemulihan sistem penyerahan wajib.

          Dalam perumusannya, Sistem Tanam Paksa pada dasarnya merupakan gabungan antara sistem Priyangan dengan sistem pajak tanah.(Marwati Djoened Poesponegoro, 1990 : 7). Maka dari itu, ciri pokok Sistem Tanam Paksa terletak pada keharusan rakyat untuk membayar pajak rakyat dalam bentuk barang, yaitu berupa hasil tanaman pertanian mereka, dan bukan dalam bentuk uang seperti yang berlaku dalam sistem pajak. Menurut pikiran Van den Bosch, bahwa dengan pungutan pajak dalam bentuk barang (natura), maka produksi tanaman perdagangan (cash Crops) akan dapat dikumpulkan dalam jumlah yang besar, produksi tanaman ekspor yang berhasil dikumpulkan itu, diharapkan akan dapat dikirinkan ke negeri induk, yang kemudian dipasarkan di pasaran dunia secara luas, baik di Eropa maupun Amerika. Pemasaran produksi tanaman ekspor dipasaran dunia itu akan mendatangkan keuntungan besar baik kepada pemerintah maupun para penguasa di Negeri Belanda, sehingga utang negeri induk segera dapat dibayar.

 B.  Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah diatas maka, rumusan masalah yang bisa penulis kemukakan adalah :

  1. Apa yang menjadi latar belakang diterapkannya Sistem Tanam Paksa di Indonesia ?
  2. Bagaimanakah pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Indonesia ?
  3. Bagaimanakah akibat pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Indonesia ?
  4. Bagaimanakah reaksi diterapkannya Sistem Tanam Paksa di Indonesia ?


 

BAB II
PEMBAHASAN

A.      Latar Belakang Pelaksanaan Tanam Paksa

Cultuur Stelsel yang menjadi kebijakan Van Den Bosch di Indonesia di latar belakangi  oleh beberapa peristiwa penting, diantaranya adalah  :

  1. Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon sehingga menghabiskan biaya yang besar.
  2. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830
  3. Terjadi Perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro menghabiskan biaya kurang lebih 20.000.000 gulden
  4. Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat
  5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.
  6. Kegagalan usaha mempraktikan gagasan liberal (1816-1830) dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar terhadap negara induk.

            Selama Perang Jawa (Perang Diponegoro) berlangsung, pihak Belanda sibuk memikirkan berbagai rencana mengenai Jawa. Sebab bagi Belanda kedudukan dan keuntungan Jawa sangat esensial, tidak hanya harus mampu menutupi berbagai biaya  posisi keuangan di negara Belanda yang relatif sangat buruk. Pada tahun 1829, Johannes van den Bosch menyampaikan kepada raja Wilhelm V sebuah usulan konsep untuk menjadikan daerah koloni itu menguntungkan bagi negara induk.

Memorandum tahun 1851 dengan jelas menegaskan politik Belanda,bahwa “daerah daerah taklukan harus memberi keuntungan materiil bagi Belanda,keuntungan yang  memang menjadi tujuan penaklukkan (Van Den Bosch 1851).

(Prof. Dr. M. Habib Mustopo:2004:140)         

Pada garis besarnya daerah koloni hendak dijadikan semacam perusahaan negara dengan memproduksi komoditi yang laris di pasaran dunia (Eropa). Usulan ini diterima raja Wilhelm V untuk segera diterapkan di Hindia Belanda, yang kemudian terkenal dengan Culturstelsel Istilah Cultuur Stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah Culture System atau Cultivation System .Lebih tepat lagi kalau di terjemahkan menjadi System of Gouverment Controlled Agricultures karena pengertian dari Cultuur Stelsel sebenarnya adalah :”kewajiban kepada rakyat (Indonesia) untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa”, rakyat menterjemahkan denganistilah Tanam Paksa. Selain mencetuskan Cultuur Stelsel, Van Den Bosch juga menerapkan Politik “Batig Saldo” yaitu politik yang menghendaki pemasukan uang sebanyak-banyaknya dan melaksanakan pengeluaran sehemat-hematnya.

  • Menurut Van Den Bosch : Cultuur Stelsel didasarkan atas hukum adat yang menyatakan bahwa barang siapa berkuasa disuatu daerah,ia memiliki tanah dan penduduknya.

     (Prof. Dr. M. Habib Mustopo:2004:140)

Untuk keperluan Tanam Paksa , raja Wilhelm V mengirimkan Van Den Bosch ke Jawa sebagai Gubernur Jenderal yang baru (1830-1833) dengan tugas utamanya adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negeri jajahan untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong dan untuk membayar hutang-hutang Belanda. Bukan sebagai Komisi Jenderal seperti Elout, Buyskess, dan Van Der Capellen.

                Konsep Cultur Stelsel sebenarnya sederhana dan tidak jauh berbeda dengan sistem yang pernah digunakan VOC yaitu Verplische Leverantie dan Contingenten. Menurut pemikiran Van Den Boch, desa-desa di Jawa atau Hindia berutang pajak kepada pemerintah, yang sebagian besar dibayar dalam bentuk uang tunai. Oleh Van Den Bosch, pembayaran pajak dalam bentuk uang ini dikembalikan lagi seperti masa VOC, yaitu dalam bentuk barang atau hasil produksi pertanian serta dalam bentuk tenaga. Pajak dalam bentuk tenaga inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk merekrut tenaga kerja bagi perkebunan-perkebunan besar milik negara. Dengan bernaung dibawah sistem itu, boleh dikatakan setiap tanaman yang pada waktu itu dapat mendatangkan keuntungan dengan gampang tentu diusahakan : nila, tebu, kopi, teh, tembakau, lada, kina, kayu manis, kapas, sutera, cochenille (sebangsa bahan pewarna berasal dari serangga) (Clifford Geerts:1983:56)

            Menurut Clifford Geerts:1983:56, tanaman yang dipaksakan pada sistem itu dapat dipisahkan menjadi dua kategori besar : tanaman tahunan yang dapat ditanam di sawah bergiliran dengan padi, (yaitu : tebu, nila, tembakau), dan tanaman keras  (yaitu : tanaman berumur panjang) yang tidak dapat digilirkan dengan padi (yaitu : kopi, teh, dan lada serta kina, dan kayu manis yang kurang penting artinya).

            Dengan bernaung dibawah sistem itu, boleh dikatakan setiap tanaman yang pada waktu itu dapat mendatangkan keuntungan dengan gampang tentu diusahakan : nila, tebu, kopi, teh, tembakau, lada, kina, kayu manis, kapas, sutera, cochenille, (sebangsa bahan pewarna berasal dari serangga), di Cirebon pemerintah bahkan pernah mencoba memungut padi sebagai pengganti pajak dan mengontrakannya pada penggiling swasta, tetapi karena akibatnya sangat buruk, hanya berlangsung sebentar saja.

 B.       Pelaksanaan Tanam Paksa

Aturan dan Praktek Tanam Paksa

Ketentuan pokok Cultuur Stelsel terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) No. 22 Tahun 1834, dengan ketentuan sebagai berikut  :

  1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasaran Eropa
  2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
  3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi.
  4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak.
  5. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan itu diberikan kepada penduduk
  6.  Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah.
  7. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun.
  8. Pelaksanaan Tanam Paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Peagawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum.

Pelaksanaan Tanam Paksa pada dasarnya melibatkan berbagai unsur pokok, antara lain yaitu birokrasi pemerintahan Barat, para kepala-kepala pribumi, organisasi desa, tanah pertanian rakyat, tenaga kerja rakyat, pengusaha dan modal swasta Barat. (Sartono Kartodirdjo, 1991 : 55)

Ketentuan-ketentuan tersebut memang kelihatan tidak terlampau menekan rakyat, namun didalam praktiknya seringkali menyimpang, karena tujuan Tanam Paksa adalah menguras kekayaan bangsa Indonesia melalui bidang pertanian dengan cara memaksa rakyat untuk menanam tanaman tertentu (lada, teh, tembakau, tebu, dan kopi) yang sangat laku dipasaran Eropa.Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain sebagai berikut  :

  1. Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan suka rela, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara paksaan. Pemerintah kolonial memanfaatkan para bupati dan kepala-kepala desa untuk memaksa rakyat agar menyerahkan tanah mereka.
  2. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari seperlima tanah mereka. Seringkali tanah tersebut sepertiga, bahkan semua tanah desa digunakan untuk tanam paksa. Hal itu dimaksudkan antara lain untuk memudahkan pengerjaan, pengairan, dan pengawasan, pembagian luas tanah untuk tanam paksa dalam tahun 1883.
  3. Pengerjaan tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi, misalnya penanaman nila di daerah Parahyangan, penduduk di daerah Simpur, misalnya dikerahkan untuk menggarap perkebunan yang letaknya jauh dari desa mereka. Pengerahan tenaga tersebut dilakukan selama tujuh bulan dan mereka tidak terurus, sedangkan pertanian mereka sendiri terbengkelai.
  4. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa
  5. Kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani.
  6. Kegagalan panen menjadi tanggungjawab petani.
  7. Buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah dijadikan tenaga paksaan, seperti yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 34.000 keluarga selama 8 bulan setiap tahun diharuskan mengerjakan tanaman dagang dengan upah yang sangat kecil. Selain itu, rakyat harus menyerahkan balok, bambu, dan kayu untuk pembuatan bangunan yang akan digunakan untuk tanaman tembakau.

 

Guna menjamin agar para bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dengan baik, pemerintah kolonil memberikan perangsang yang disebut CultuurProcenten disamping penghasilan tetap. Cultuur Procenten adalah bonus dalam prosentase tertentu yang diberikan kepada para pegawai Belanda, para Bupati, dan kepala desa apabila hasil produksi di suatu wilayah mencapai atau melampaui target yang dibebankan. Cara-cara itu menimbulkan banyak penyelewengan, baik dalam merekrut jumlah tenaga kerja maupun dalam memaksa penduduk untuk menanami tanah yang luasnya melampaui ketentuan. Dalam hal ini pemerintah kolonial bersikap tutup mata selama hal itu menguntungkan kas negara, akan tetapi penyelewengan tersebut membuat rakyat jelata menjadi sengsara.

Akan tetapi selama duapuluh tahun pertama dari pelaksanaan sistem Tanam Paksa, yaitu tahun 1830-1850 beban berat yang harus ditanggung oleh rakyat adalah kerja paksa. Pemerintah kolonial mengerahkan tenaga rakyat untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, antara lain jalan raya, jembatan, dan waduk. Di samping itu, rakyat juga dikerahkan antara lain dalam pembangunan dan pemeliharaan rumah-rumah pegawai kolonial, mengantar surat dan barang serta menjaga gudang. Akan tetapi, yang paling berat bagi rakyat adalah pembangunan dan pemeliharaan benteng-benteng.

  1. Akibat Pelaksanaan Tanam Paksa

Pelaksanaan Tanam Paksa membawa akibat sebagai berikut :

a).   Bagi Belanda  :

  1. Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa.

Produksi Hasil Tanaman Perdagangan

Tahun

Kopi

Gula

 

Nila

1830

£  4. 577.000.00

(280 Pikul)

£  1.558.000.00

(108 Pikul)

 

£  42.000.00

 

1840

£  37.368.000.00

(132.000 Pikul)

£  13.782.000.00

(1.032.000 Pikul)

 

£  2.123.000.00

 

Di samping tiga tanaman pokok seperti yang telah disebutkan di atas, pemerintah kolonial juga menerapkan penanaman tembakau dan teh secara paksa. Akan tetapi hasilnya tidak sesukses ketiga jenis tanaman pokok. Oleh karena itu, kedua tanaman itu kemudian dihapuskan dari jenis tanaman paksa.

  1. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis, tetapi pada masa Tanam Paksa mendapat keuntungan besar.

Pengangkutan hasil produksi tanaman dari Jawa ke Eropa semuanya diangkut oleh kapal-kapal milik (atau dikontrak) perusahaan Nederlandsche Handel Maatshappij (NHM), yang didirikan tahun 1824, perusahaan ini kemudian tumbuh menjadi perusahaan raksasa sampai sekarang.

  1. Pabrik-pabrik gula yang semula diusahakan oleh kaum swasta Cina, kemudian dikembangkan oleh pengusaha Belanda karena keuntungannya besar.
  2. Belanda mendapatkan keuntungan (Batiq Slot) yang besar. Keuntungan Tanam Paksa pertama kali pada tahun 1834 sebesar 3 juta gulden. Pada tahun-tahun berikutnya rata-rata sekitar 12 sampai 18 juta gulden.

Jadi dalam koron waktu 35 tahun diperoleh keuntungan £  627.000.000 gulden sehingga hutang-hutang Belanda dapat dilunasi, kelebihannya digunakan untuk keperluan lain.

b).   Bagi Indonesia :

  1. Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan
  2. Beban pajak yang berat
  3. Pertanian, khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen di Cirebon (1832), (sebagai akibat dari pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras, di Demak 1848), dan di Grobogan (1849-1850) sebagai akibat kegagalan panen. Penduduk ketiga daerah tersebut rakyatnya mengalami kelaparan yang menelan korban jiwa yang cukup besar, sementara ribuan orang yang lain terpaksa mengungsi ke daerah lain.

       Sementara hasil-hasil Tanam Paksa sangat mengesankan bagi pemerintah kolonial, namun bagi petani sistem ini menyebabkan tanaman tradisional mereka seperti padi mengalami kemunduran. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain karena kebanyakan pegawai pemerintah kolonial hanya mementingkan penanaman tanaman yang laku dipasaran dunia, sedangkan tanaman padi diabaikan. Padahal dari sektor ini beban yang dipikul cukup berat akibat pertambahan jumlah penduduk, baik secara alamiah (kelahiran) maupun karena adanya migrasi atau perpindahan sektor pekerjaan dari sektor lain ke pertanian (padi)

  1. Jumlah penduduk Indonesia menurun

       Sebagai contoh penduduk Demak merosot jumlahnya dari 336.000 orang menjadi 120.000 orang sementara di daerah Grobogan dari 89.500 orang merosot hingga tinggal 9000 orang saja.

  1. Disintegrasi sosial dalam struktur masyarakat Indonesia

       Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris tidak mengakibatkan adanya perbedaan pengaruh antara majikan dan petani kecil penggarap sebagai budak, melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat, sehingga menghambat perkembangan desa itu sendiri. Hal ini terjadi karena penduduk lebih senang tinggal di desanya, mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya.

  1. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru yang layak ekspor seperti kopi, nila, lada, tebu.
  2. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor.
  3. Diperkenalkannya mata uang secara besar – besaran sampai lapisan terbawah masyarakat Jawa.
  4. Perluasan jaringan jalan raya. Meskipun tujuannya bukan untuk menaikan taraf hidup masyarakat Indonesia melainkan guna kepentingan pemerintah Belanda sendiri, tetapi hal ini mencipatakan kegiatan ekonomi baru orang Jawa dan memungkinkan pergerakan penduduk desa masuk ke dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan uang.
  5. Berkembangnya industrialisasi di pedesaan

Dengan adanya tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk, mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula. Dalam pelaksanaan Tanam Paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman eksport, sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dengan demikian hasil produksi tanaman eksport bertambah,mengakibatkan perkebunan-perkebunan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian di Indonesia di kemudian hari.

  1. Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani kecil penggarap sebagai budak, melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah.
  2. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat hal ini malahan menghambat perkembangan desa itu sendiri. Hal ini terjadi karena penduduk lebih senang tinggal di desanya, mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya.

 

  1. D.      Reaksi Tanam Paksa

Pelaksanaan Tanam Paksa telah menimbulkan reaksi dari beberapa kalangan, antara sebagai berikut  :

a)        Rakyat Indonesia  :

  1. Di Sumatera Barat timbul perlawanan, antara lain di Pariaman (1841) dan di Padang (1844) yang dipimpin oleh para ulama. Perlawanan ini dapat dipadamkan dengan susah payah.
  2. Di Jawa pada tahun 1846 perlawanan dilakukan meskipun dengan pembakaran 7 buah kebun tembakau

b)        Kaum Pengusaha (Kapitalis)

Golongan pengusaha menghendaki sistem Tanam Paksa dihapuskan dan diganti dengan prinsip-prinsip ekonomi liberal yang sedang berkembang. Sebagai contoh karya Fransen Van Der Futte yang berjudul Suiker Contracten (Kontrak-kontrak Gula)

c)        Kaum Humanis Belanda

  1. Baron Van Hoevell

Ia seorang misionaris yang pernah tinggal di Nusantara sekitar tahun 1847. Dalam perjalanannya berkeliling Jawa, Madura, dan Bali ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat pelaksanaan Tanam Paksa. Baron Van Hoevell memprotes melalui gedung parlemen di Belanda bahwa Tanam Paksa sebagai tindakan yang tidak manusiawi.

  1. Edward Douwes Dekker

Ia seorang mantan Assisten Residen di Lebak Banten. Ia memprotes pelaksanaan Tanam Paksa melalui tulisannya yang berjudul Max Havelaar. Tulisan tersebut mengisahkan penderitaan Saijah dan Adinda akibat Tanam Paksa di Lebak Banten. Di dalam tulisan tersebut ia menggunakan nama samaran Multatuli yang artinya “Aku Sangat Menderita”.

d)        Kaum Politikus

  1. C. Th. Van Deventer

Seorang anggota Raad Van Indie, van Deventer tulisan berjudul Een Eereschuld, yang membeberkan kemiskinan di tanah jajahan Hindia-Belanda. Tulisan ini dimuat dalam majalah De Gids yang terbit tahun 1899. Van Deventer dalam bukunya berpendapat bahwa jutaan gulden yang diterima oleh negara Belanda berdasarkan Sistem Tanam Paksa dan oleh perusahaan-perusahaan Belanda sejak 1870 membuat Belanda memiliki “utang kehormatan” kepada Indonesia, yaitu kewajiban untuk menaikan standar kehidupan dan meningkatkan dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Buku ini turut mendorong munculnya Politik etis, tetapi hanya terjadi dua kali transfer dana dari Belanda. Pada tahun 1905 ditransfer ƒ40 juta dengan syarat untuk digunakan meningkatkan perekonomian orang Jawa dan Madura, sementara pada tahun 1936 ditransfer ƒ25 juta sebagai kompensasi bagi Hindia karena menjaga sebagian pasarnya untuk Belanda selama masa Depresi.(Robert Cribb, 2012 : 126)

 

Karena reaksi-reaksi tersebut, secara berangsur-angsur pemerintah Belanda mulai mengurangi pemerasan lewat Tanam Paksa dan menggantikannya dengan Sistem Politik Ekonomi Liberal kolonial. Tonggak berakhirnya Tanam Paksa adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (agrarische Wet) tahun 1870.

Meskipun kebanyakan Tanam Paksa sudah dihapuskan dalam tahun 1867, tetapi masih ada sisa-sisa Tanam Paksa yang berlaku, misalnya kopi si daerah Parahiyangan yang baru dihapus pada tahun 1877 karena menghasilkan keuntungan yang besar.

 

 

 

BAB III
PENUTUP

 

1.1    Kesimpulan

Struktur sosial yang sudah mengakar kuat di masyarakat Jawa awal abad ke-19 sudah tidak memungkinkan lagi untuk sistem liberal diterapkan, sehingga sistem feodal ini menjadi sandaran bagi dilaksanakannya sistem Tanam Paksa. Sistem Tanam Paksa yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda banyak menimbulkan pengaruh bagi rakyat pada masa itu. Pengaruh yang paling menonjol dari pelaksanaann sistem Tanam Paksa itu ialah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh rakyat. Karena selain bekerja untuk menghidupi keluarga mereka juga dipaksa untuk menanam dan hasil tanamannya itu diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sehingga dalam menjalankan kehidupannya, rakyat selalu mengalami kekurangan biaya hidup. Jadi, yang menjadi kesimpulan dari bahasan ini  adalah bahwa sistem Tanam Paksa banyak merugikan rakyat, tetapi sisi lain ada banyak pihak yang diuntungkan dari pelaksanaan sistem ini, yaitu khususnya pemerintah kolonial sendiri dengan para pegawai-pegawainya, seperti para kepala desa dan para bupati. Selain itu, dengan dilaksanakannya sistem Tanam Paksa, ada sedikit sisi positif bagi rakyat Indonesia yaitu penambahan pengetahuan rakyat tentang tanaman ekspor dan teknik bagaimana cara pengolahan tanaman yang baik yang mungkin sebelumnya belum pernah diketahui oleh rakyat.

 

1.2    Saran

            Potret buram sejarah kurang begitu diketahui oleh kolonialis Belanda di Indonesia memang memiliki banyak sisi kehidupan yang bisa diungkap, termasuk didalamnya masalah Cultuur Stelsel atau Tanam Paksa. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti yang telah tertuang dalam Pancasila khususnya sila kedua, maka apa yang telah kita pelajari dimuka dapatlah menjadi bahan kajian kita agar menjadi manusia Indonesia yang peka terhadap perkembangan keadaan sosial yang ada disekitar kita. Membuat kita menjadi lebih bijak dalam memandang setiap permasalahan yang muncul, terutama yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang disekitar kita.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Clifford Geerts, 1983, Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi Di Indonesia, Jakarta,  Bhratara Karya Aksara,

Sartono Kartodirdjo & Djoko Surya, 1991, Sejarah Perkebunan di Indonesia, Yogyakarta, Aditya Media

George Mc Turnan Kahin,1995, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik-Nasionalisme dan revolusi di Indonesia, Surakarta, Pustaka Sinar Harapan

Suhartono, 1991, Apanage dan Bekel-Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920, Yogyakarta, Tiara Wacana

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1990, Sejarah Nasional Indonesia V,Jakarta, Balai Pustaka

Habib Mustopo, 2004, Sejarah Indonesia, Jakarta, Airlangga

Robert Cribb, 2012, Historical Dictionary of Indonesia-Kamus Sejarah Indonesia, 2012, Depok, Komunitas Bambu

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s